Mengutip kalimat dari seorang tokoh dialek Nihilisme, Friedrich Wilhelm Nietzsche bahwa “adanya pengetahuan digunakan bukan untuk mencari kebenaran, akan tetapi untuk suatu kekuasaan”. Sebagai seseorang yang berkontradiksi dengan kemapanan dalam berpikir, Nietzsche sangat berhak mendapatkan gelar sebagai Rajawali kaum filsuf—pemikiranya lagi-lagi terbukti jelas depan mata rakyat Indonesia terkait keterpurukan bumi pertiwi saat ini.
Sejak dulu pelanggengan kekuasaan ataupun usaha untuk melakukan kedeta sangat terkait erat dengan tindakan hegemoni maupun represif—kalau dulu tindakan-tindakan tersebut berupa hegemoni maupun represif yang bersifat fisik—sekarang dan sejak berakhirnya perang dunia ke-2, tindakan tersebut mengerucut pada dominasi informasi dan bahasa-bahasa hegemoni. Itulah yang sedang sama-sama kita nikmati di Indonesia—penuh dengan bahasa-bahasa, maupun informasi yang berdalang intrik untuk melanggengkan atau mungkin mengambil alih kekuasaan. Timbul satu permasalahan, bukan kita selesaikan dengan cepat dan tepat, maka kita menimbulkan lagi masalah yang dibilang sebagai pengalihan isu. Betul saja yang dikatakan oleh tokoh reformasi kita akan status kekuasaan dan kepemimpinan, Bapak Amien Rais “untuk 1 periode kepemimpinan (5 tahun) adalah ideal, untuk selanjutnya (periode ke-2) adalah batas toleransi memimpin, dan apabila sampai pada periode selanjutnya maka, kita akan merasa “sayang” untuk melepaskan jabatan”.
Seperti syarat suatu kebohongan, kalau kita ingin menutupi kebohongan, maka kita akan melakukan kobohongan-kebohongan yang lebih banyak. Mungkin tepatnya adalah melakukan perencanaan kebohongan. Tidak usah melirik pada pemerintahan Mubarok di Mesir yang berendam diri 30 tahun dengan jabatan presiden, tidak perlu juga kita melihat sejarah romantis tragis yang di ukir oleh Bapak pembangunan kita, Pak Soeharto—kejadian saat ini, di Indonesiapun syarat akan permainan informasi dan bahasa, yang masyarakat intelegensiapun tidak tahu terminal akhir dari segala macam informasi yang saat ini kita terima, apalagi untuk masyarakat Indonesia yang tidak bersekolah?!.
Kita mungkin sama-sama telah tahu bahwa, banyak keadaan (kasus) di Indonesia yang belum menemui ujung pangkalnya (atau memang sesuatu yang tanpa ujung—Mochtar Lubis). Mulai kembali hangatnya kasus Gayus Tambunan, kasus oknum-oknum DPR yang ditahan oleh KPP, kasus manajemen Bencana Mentawai yang kembali bertunas, kasus RUU Daerah Istemewa Jogja yang dinanti kejelasan, muncul lagi wacana pemilihan Gubernur oleh wakil-wakil rakyat, kemudian tentang pemilihan Kepala Daerah yang penuh dengan Money Politics, dan lain sebagainya, kasus-kasus itu seperti mayat hidup, kadang tidur, kadang bangun—muncul lagi kekerasan atas nama SARA akhir-akhir ini, yang banyak menyeret berbagai pihak, dari yang berstatus pemimpin Negara, pemimpin penegaak hukum, mentri-mentri, ulama, dan banyak masyarakat umum.
Hal-hal (baca:keadaan) seperti inilah yang menjadi indikasi permainan informasi dan bahasa, betapa indahnya apa yang sering kita sebut dengan permainan isu—masalah yang satu belum kita selesaikan, muncullah kembali masalah lain yang membuat poros perhatian tergantikan (semoga tidak demikian). Ada yang mengatakan ini usaha untuk menutup-nutupi kebrobrokan suatu kekuasaan (pemerintah), tapi ada juga yang berpikiran ini murni sebagai suatu kejadian yang merupakan efek dari manifestasi pemerintahan yang tidak kondiusif lagi untuk dijalankan. Ini seperti yang dikatakan oleh Jean Francis Loytard bahwa “kekuasaan adalah sebuah permainan bahasa”—semuanya bersumber pada membesarnya opsi ketidakpercayaan para elite-elite bangsa ini, sehingga banyak muncul opsi untuk berprasangka yang seringkali saling minum darah saudara.
Pada dasarnya, alasan pembenaran dengan bentuk apapun, baik untuk melanggengkan kekuasaan, atau untuk merebut suatu kekuasaan, merupakan suatu kejahatan sosial—karena yang dibohongi dan didustai adalah keadilan untuk masyarakat yang menjadi cita-cita pejuangan. Lagi pula, kalau dengan cara “memanipulasi” suatu kenyataan dengan bahasa dan informasi, saya yakin masalah bangsa besar ini tidak akan terselesaikan, bahkan akan menjadi tumpukan berkas usang yang tidak pernah ditemui unsur keadilanya sampai generasi pemimpin mendatang.
Jadi tidak heran kalau masyarakat Indonesia sekarang mudah, serta cepat terprovokasi, semua kehilangan fokus untuk menyelesaikan suatu permasalahan, semua hilang kepercayaan dan pada akhirnya semua nilai-nilai kebaikan akan mati. Tidak berlebihan rasanya ketika tingkah laku para tokoh serta elit-elit Negara ini yang akan menjadi sorotan terhadap keadaan sekarang, dan sebaik mungkin sikap adalah, bukan menjadi orang atau kelompok oportunis yang memanfaatkan keadaan, dan juga tidak membudidayakan suatu kebohongan, kalau bangsa ini ingin bergerak kearah yang lebih baik—terutama untuk pemimpin-pemimpin bangsa ini, kalau bapak berani dan bergerak atas nama rakyat, tidak ada kata terlambat untuk mengakui kesalahan, dan lakukan usaha penyelesaian masalah yang terpola juga komprehensif—seperti kata pegadaian “mengatasi masalah tanpa masalah”, tidak menyelesaikan masalah dengan kebohongan!
Menurut Jallaludin Rahmat ada 4 faktor yang dapat membawa perubahan, dan salah satunya adalah karena adanya Tokoh, baik itu tokoh nasional, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya—sama-sama merupakan dinamisator untuk orang-orang disekitarnya—kesamaan visi dan praktik, tanpa henti untuk selalu kritis dan peka terhadap kejadian yang bersumber dari banyak pihaklah, yang dibutuhkan untuk membentuk cita-cita perjuangan masyarakat Indonesia.
